Pemkab Nunukan Gelar Rakor Desa Perbatasan, Bahas Permasalahan Strategis Lumbis Raya

Borneo Times — Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Perbatasan se-Kecamatan Lumbis Raya Tahun 2025 yang berlangsung di Kantin Merah Putih, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang, Kecamatan Lumbis Pansiangan, Sabtu (28/6).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Anto Bolokot, Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Yance Tambaru, Kepala PLBN Labang Siprianus Padapili, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), para camat, kepala desa, serta tokoh adat se-Lumbis Raya.

Rakor ini digelar sebagai wadah aspirasi warga perbatasan, mengingat wilayah Lumbis Raya dinilai belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, terutama dalam hal akses jalan menuju PLBN dan kurangnya sosialisasi mengenai batas negara kepada masyarakat.

Wakil Bupati Hermanus menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat selama ini telah disampaikan ke pemerintah pusat, mencakup kebutuhan infrastruktur jalan, rumah sakit, dan pembangunan lainnya. Untuk memperkuat usulan tersebut, Pemkab Nunukan berkomitmen menyusun dokumen resmi yang akan ditandatangani seluruh kepala desa dan diserahkan ke pemerintah pusat.

“Kami akan membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan Bappeda Litbang, DPUPR, BPPD, bagian Tata Pemerintahan, empat kecamatan di wilayah ini serta TP2D. Tim ini akan merumuskan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan menyusun solusi strategis,” ujar Hermanus.

Ia berharap, melalui rakor ini, akan lahir pemikiran-pemikiran strategis demi memperkuat kehadiran dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa serta tokoh adat yang hadir. Semoga pertemuan ini menjadi titik terang atas semua persoalan dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” pungkasnya.(*)