Orientasi Legislatif Anggota DPRD Terpilih Tingkatkan Fungsi Pengawasan

NUNUKAN - Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan mengikuti orientasi legislatif yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan, Selasa (3/9/24). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman para anggota dewan terkait tugas dan fungsi mereka dalam pemerintahan daerah.

Orientasi ini tidak hanya diikuti anggota DPRD Nunukan, tetapi juga serentak dihadiri anggota DPRD dari Kabupaten Bulungan, dan Malinau. Orientasi ini juga membekali Anggota DPRD dalam pembuatan kebijakan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Adapun materi yang disampaikan meliputi dasar-dasar perundang-undangan, peran strategis DPRD dalam penganggaran, serta teknik pengawasan yang efektif. Kemudian, para anggota dewan juga diajak untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi legislatif, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi dinamika yang ada di lapangan.

Sekretaris DPRD Nunukan, Drs. Muhammad Effendi, menyampaikan orientasi ini juga menjadi ajang bagi para anggota DPRD baru untuk saling mengenal dan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan anggota dewan dari daerah lain.

Sehingga, pertemuan ini diharapkan dapat membangun jaringan komunikasi yang lebih kuat di antara para anggota legislatif, yang tentunya akan berdampak positif terhadap efektivitas kerja mereka di daerah masing-masing.

"Oientasi legislatif ini sangat penting dalam membekali para anggota DPRD dengan pengetahuan yang relevan dan up-to-date. Anggota DPRD yang baru saja dilantik membutuhkan pengetahuan tambahan dan pemahaman mendalam mengenai peran dan tanggung jawab legislatif agar dapat menjalankan tugas dengan baik," jelasnya.

Karena itu, ia menegaskan kegiatan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Ia berharap, dengan orientasi ini, para anggota DPRD Nunukan dapat lebih siap dan matang dalam menjalankan tugasnya. 

Sebab, ini penting agar dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat dan dapat mengawasi pelaksanaan program pemerintah dengan lebih efektif. 

"Dengan bekal pengetahuan yang diperoleh, diharapkan para anggota dewan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (adv)