Dewan Soroti Minimnya Insentif Guru PAUD, Minta Pemkab Nunukan Bertindak Cepat

Kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali menjadi sorotan. Kali ini, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam, angkat bicara setelah mendengar langsung aspirasi dari para pendidik PAUD yang mengeluhkan rendahnya insentif daerah.

Sorotan ini mencuat dalam acara Pentas Seni dan Pelepasan Akbar PAUD se-Kecamatan Nunukan Selatan yang digelar pada Selasa (10/6). Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Nunukan, Martina, secara terbuka menyampaikan keresahan para guru terkait kebijakan insentif yang dinilai tidak memadai.

"Saat ini, transportasi dan insentif untuk guru-guru PAUD sangat terbatas. Kami harap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah," ujar Martina di hadapan peserta acara.

Menanggapi hal tersebut, Fajrul menyatakan keprihatinannya. Ia mengungkapkan telah melihat langsung kondisi fasilitas serta keseharian para pendidik PAUD yang menurutnya jauh dari kata layak. “Para guru PAUD ini bekerja dengan penuh dedikasi, namun mereka hanya menerima sekitar Rp500 ribu per bulan. Jumlah yang jelas-jelas tidak sebanding dengan pengabdian mereka,” ucapnya.

Ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Nunukan segera mengmbil langkah cepat  untuk menaikkan  insentif yang ada. Menurut Fajrul, penghapusan tunjangan dari provinsi membuat guru PAUD kian terpuruk secara finansial.

"Saya mendesak Bupati Nunukan untuk segera mengambil langkah konkret. Jangan biarkan guru-guru PAUD ini berjuang sendirian di tengah berbagai keterbatasan," tegas Fajrul.

Lebih dari sekadar soal finansial, isu ini menurutnya menyentuh martabat profesi guru PAUD yang seringkali terabaikan. Padahal mereka adalah fondasi awal dalam mencetak generasi masa depan.

Dengan tahun ajaran baru yang sebentar lagi dimulai, HIMPAUDI dan para pendidik berharap ada kebijakan nyata dari pemerintah daerah. Mereka menanti bukti bahwa perjuangan mendidik anak bangsa tetap dihargai dan didukung sepenuhnya. (*)