Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, mengikuti orientasi anggota menuju Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), yang digelar di Aula Gangga Room, Hotel Sentra Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Kamis (29/5). Kegiatan ini turut dihadiri oleh para bupati dan sekretaris daerah dari seluruh Indonesia.
Munas VI Apkasi ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Apkasi dan akan berlangsung selama tiga hari, hingga Sabtu, 31 Mei 2025.
Puncak acara Munas VI akan berlangsung pada Jumat, 30 Mei 2025, di Hotel Sentra, Kota Manado. Tahun ini, Munas mengusung tema “Perkuat Solidaritas Daerah dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”
Penjabat Sementara (PJS) Ketua Umum Apkasi, Muhammad Nur Arifin yang juga menjabat sebagai Bupati Trenggalek, menekankan pentingnya memahami makna 25 tahun reformasi dan otonomi daerah.
Menurutnya, otonomi daerah semestinya tidak hanya sekadar desentralisasi, tetapi menjadi kesempatan nyata bagi daerah untuk mengelola kewenangan secara luas.
“Di sinilah kesempatan bagi kita. Contohnya, saat kita mengelola kawasan banjir—sementara hulu dimiliki Kementerian Kehutanan, sungai dikelola Kementerian PU. Kita dituntut kreatif, menambah PAD, tetapi pengelolaan aset dibatasi permendagri. Forum ini menjadi ruang menyampaikan aspirasi secara langsung,” ujar Arifin.
Sesi pembekalan juga diisi oleh sejumlah narasumber nasional. Prof. Ryaas Rasyid, penasehat khusus Apkasi, membuka sesi dengan topik "Penguatan Etika dan Kapasitas Kepemimpinan yang Berkarakter dan Inovatif". Dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N. Suparman, mengenai tantangan fiskal, daya saing, dan investasi daerah di era desentralisasi fiskal.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan Sabri menyampaikan harapannya agar forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antar daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia berharap ke depan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Nunukan, dapat terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta turut andil dalam menyukseskan visi Indonesia Emas 2045.
"Melalui forum ini, kita tidak hanya mempererat kerja sama antar daerah, tetapi juga memperkuat komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat", ungkapnya.